lintasekonomi.com | MALANG – Arah pembangunan nasional di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai belum memiliki pijakan yang jelas. Mahasiswa pun didorong merumuskan gagasan sendiri tentang masa depan bangsa.
Hal itu disampaikan dalam Diskusi Publik Refleksi Menuju 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang digelar oleh Ruang Nalar dan BEM Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Kampung Mahasiswa, Dau, Kabupaten Malang, Jumat (16/10/2026).
Dosen FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Muh. Lukman Hakim, menilai bangsa ini terus diombang-ambingkan isu politik sehingga kehilangan arah. Ia menyinggung Asta Cita yang menempatkan penguatan Pancasila di urutan pertama, namun menurutnya arah pembangunan justru belum jelas.
Ia membandingkan dengan Malaysia, yang arah pembangunannya dibanggakan oleh semua elemen politik.
“Kekacauan hari ini, arah pembangunan kita tidak jelas. Mahasiswa karena masih jernih, harus bisa merumuskan ke mana arah bangsa versi mahasiswa,” ujarnya.
Lukman juga mengakui kekeliruan generasinya. Menurutnya, setelah reformasi 1998 para aktivis justru meninggalkan gelanggang tanpa membawa formulasi yang jelas tentang masa depan bangsa.
“Kesalahan kami angkatan ’98, setelah reformasi meninggalkan gelanggang. Kita tidak punya formulasi seperti apa ke depannya,” akunya.
Ia juga menilai gerakan mahasiswa saat ini terlalu instan yang ditandai dengan mobilisasi aksi yang masif namun kurang diimbangi dengan pendiskusian. Karena itu, ia meminta setiap isu yang datang dari Jakarta didiskusikan ulang dan dipilah mana yang benar-benar untuk kepentingan rakyat. Lukman juga mengingatkan mahasiswa agar tidak larut dalam informasi singkat di media sosial, melainkan membangun analisis berbasis data dan kembali membiasakan budaya membaca.
“Dulu mau organisasi apa pun, bacaannya sama. Ya Das Kapital, Benturan Antar Peradaban. Itu yang menurut saya perlu didorong,” katanya. Lebih jauh, Lukman mengajak mahasiswa tidak melupakan kelompok masyarakat bawah. Menurutnya, perubahan di Indonesia kerap hanya parsial karena kelas menengah mudah goyah.
“Pemilik negeri ini bukan hanya kita selaku kelas menengah, tapi juga ada kelas bawah. Tugas kita mendampingi mereka, ya buruh, tani, nelayan, dan masyarakat miskin kota,” tegasnya.
Dari sisi ekonomi, Dosen Vokasi UMM, Venus Kusumawardana, melihat salah satu arah yang mulai tampak adalah hilirisasi mineral. Ia menyebut ada rencana menjadikan Jakarta sebagai bursa mineral Indonesia, sehingga komoditas tambang tidak lagi dijual dalam bentuk mentah.
“Kalau kemarin kita ekspor nikel mentah, besok akan ekspor nikel jadi atau setengah jadi,” katanya.
Namun, Venus juga mengingatkan perlunya mencermati perubahan pengelolaan kekayaan negara. Ia mencontohkan hasil BUMN yang dulu masuk ke kas pemerintah untuk menambal APBN, kini dialirkan ke Danantara. Ia pun mempertanyakan apakah penurunan IHSG belakangan ini memiliki unsur politis terkait kebijakan tersebut.
Sementara itu, aktivis pemuda, Randi Satrizal L., mengingatkan mahasiswa agar tidak mudah terseret narasi besar, baik yang terlalu mencurigai penguasa maupun yang terlalu mencurigai pengkritik penguasa. Menurutnya, banyak pemuda mengikuti arus tersebut tanpa berpikir kritis.
“Sebagai kaum terdidik, kita punya standing position sendiri, dan harus bisa memunculkan pemikiran kita sendiri,” tegasnya.
Randi menilai persoalan itu berkaitan dengan sirkulasi elite yang terus berulang dari masa ke masa. Ia menyebut pola serupa juga terjadi pada era SBY dan Jokowi, ketika banyak aktivis gagal mempertahankan sikapnya setelah masuk lingkar kekuasaan.
“Ini menjadi kritik bagi pemuda yang bergelut di dunia aktivisme: tetapkan standing position ada di mana,” ujarnya. (ist)
